Pijar.asia | Samarinda – Deretan banjir yang melanda wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) dalam beberapa pekan terakhir menuai sorotan tajam dari DPRD Kaltim. Tak hanya menyalahkan curah hujan tinggi, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menuding aktivitas tambang termasuk yang berizin resmi sebagai salah satu penyebab utama bencana yang makin sering terjadi.
“Banjir ini bukan hanya karena hujan. Aktivitas tambang legal pun menyumbang kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana,” ujar Syarifatul kepada wartawan.
Menurutnya, banyak tambang yang beroperasi tanpa memperhatikan dampak ekologis. Padahal, wilayah hulu yang semestinya menjadi daerah resapan justru rusak akibat aktivitas pertambangan yang masif.
“Ini bukan bencana biasa. Kalau kita biarkan, banjir akan terus jadi langganan. Pemerintah harus berani evaluasi secara menyeluruh, tidak cukup hanya di atas kertas,” tegasnya.
Politisi perempuan itu menegaskan bahwa pengawasan terhadap tambang tak bisa berhenti di meja administrasi. Ia mendesak agar pemerintah provinsi turut mengawasi praktik di lapangan apakah tambang benar-benar memenuhi standar lingkungan atau justru menjadi bom waktu.
“Kami tidak anti-tambang. Tapi kami anti terhadap tambang yang merusak dan mengorbankan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga meminta agar izin-izin tambang yang berada di bawah kendali pemerintah provinsi ditinjau ulang. Menurutnya, pengawasan harus ketat, terutama di tengah cuaca ekstrem yang kian tak menentu.
“Ke depan, izin tambang tak boleh hanya mempertimbangkan nilai ekonomi, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat,” tambahnya.
Dengan suara lantang, ia mendorong Pemprov Kaltim untuk merancang kebijakan tambang yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan agar Kalimantan tidak terus-menerus jadi korban dari ambisi eksploitasi sumber daya alam. (MH/Adv/DPRDKaltim)
