Advertorial

Pemerintah Kec. Anggana Genjot Pemerataan Infrastruktur Dasar di Pesisir

×

Pemerintah Kec. Anggana Genjot Pemerataan Infrastruktur Dasar di Pesisir

Sebarkan artikel ini
Camat Anggana, Rendra Abadi.

Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Pemerintah Kecamatan Anggana mengakselerasi pemerataan layanan dasar di wilayah pesisir Kutai Kartanegara sebagai upaya konkret mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, khususnya yang selama ini terpinggirkan dari akses listrik dan air bersih.

Camat Anggana, Rendra Abadi, menilai pembangunan yang inklusif harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. Wilayah pesisir, katanya, masih menjadi salah satu kawasan dengan ketimpangan infrastruktur cukup tinggi.

“Kami sedang berupaya mempercepat pemerataan akses listrik dan air bersih, karena ini adalah kebutuhan utama warga sehari-hari. Pembangunan harus dimulai dari hal-hal yang paling mendasar,” ujar Rendra saat diwawancarai melalui via telepon, Rabu (30/4/2025).

Salah satu progres penting yang dicapai adalah realisasi aliran listrik 24 jam penuh di Desa Muara Pantuan, yang sebelumnya hanya menikmati layanan selama 12 jam. Hal ini diwujudkan melalui sinergi pemerintah kecamatan dengan PLN.

Namun, persoalan masih membayangi desa lain seperti Tani Baru, yang bergantung pada genset untuk kebutuhan listrik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kukar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar bagi Desa Sepatin guna membangun jaringan listrik dan pengadaan genset berkapasitas besar.

Selain listrik, akses air bersih juga menjadi tantangan serius di sejumlah desa pesisir. Muara Pantuan, Tani Baru, dan Sepatin disebut membutuhkan sistem distribusi dan penampungan air yang memadai. Pemerintah tengah merancang pemanfaatan sumber air dari Kutai Lama sebagai solusi jangka panjang.

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Warga di wilayah pesisir juga berhak mendapatkan layanan dasar yang layak,” terang Rendra.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Tanpa dukungan dari warga dan kerja kolaboratif lintas sektor, percepatan infrastruktur tak akan memberi hasil maksimal.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan partisipasi aktif semua pihak agar pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” tandasnya. (Adv)