Pijar.asia | Samarinda – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) melanda Balikpapan. Sejumlah SPBU di kota minyak ini dilaporkan kehabisan stok dalam beberapa hari terakhir. Setelah ditelusuri, lambatnya proses distribusi diduga menjadi pemicu utama kelangkaan yang meresahkan warga.
Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, yang menyoroti buruknya sistem pendistribusian BBM oleh Pertamina.
“Kalau alasannya distribusi lambat, masyarakat tidak akan peduli. Yang penting bagi mereka, BBM tersedia. Apalagi Balikpapan ini kota pengolah minyak,” tegasnya.
Sigit menilai sangat janggal apabila kota yang menjadi pusat kilang dan pengolahan minyak justru mengalami kelangkaan. Ia menyebut distribusi BBM dari Balikpapan tak hanya untuk Kalimantan, tapi juga dikirim ke luar pulau seperti Jakarta.
“Jakarta aman-aman saja, padahal itu minyak dari kita juga. Kok malah di tempat pengolahannya yang langka?” ujarnya.
Dirinya juga menekankan perlunya penambahan kuota BBM untuk Kalimantan Timur, terutama karena mobilitas dan jumlah kendaraan terus meningkat seiring banyaknya pendatang dari luar daerah.
“Banyak kendaraan berplat luar masuk ke Kaltim. Jangan hitung kuota hanya dari jumlah penduduk tetap. Sekarang konsumennya berlipat,” terangnya.
Lebih lanjut, Sigit juga mengkritisi minimnya koordinasi antara Pertamina dan pihak daerah. Ia menyinggung pengalaman sebelumnya terkait kasus Pertamax oplosan, di mana Pertamina terkesan lepas tangan dan menyalahkan SPBU.
“Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai rakyat jadi korban karena miskomunikasi atau kelalaian distribusi,” katanya.
Dirinya juga menyoroti program-program lama seperti bengkel gratis yang tak kunjung terealisasi, sementara masyarakat terus dihadapkan pada masalah-masalah baru yang menyulitkan.
Hingga kini, pihak Pertamina belum memberikan penjelasan resmi terkait krisis BBM yang terjadi di Balikpapan. Sementara itu, antrean kendaraan di SPBU semakin panjang, menandakan betapa mendesaknya solusi atas persoalan distribusi ini. (MH/Adv/DPRDKaltim)
