Pijar.asia | Samarinda – Dalam situasi keterbatasan anggaran yang dihadapi berbagai instansi pemerintah di Kalimantan Timur (Kaltim), Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa pengadaan penerangan jalan umum (PJU) dan rambu lalu lintas harus menjadi prioritas utama. Dirinua menolak tegas jika efisiensi anggaran justru menyasar kebutuhan mendasar masyarakat.
Menurut Abdulloh, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim tidak boleh mengurangi alokasi anggaran untuk infrastruktur transportasi hanya demi menyesuaikan pemangkasan anggaran. Dirinya menilai sektor ini sangat vital, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman yang selama ini masih minim fasilitas dasar.
“Refocusing anggaran tidak boleh menyentuh bantuan langsung untuk masyarakat. Jika perlu, potong saja anggaran perjalanan dinas atau acara seremonial yang tidak mendesak,” tegasnya.
Dirinya juga menyoroti Rencana Kerja (Renja) Dishub untuk tahun 2025–2026 yang masih belum mampu menjawab berbagai keluhan warga akibat anggaran yang terbatas. Abdulloh menilai kondisi ini membuat realisasi aspirasi masyarakat dari hasil reses DPRD menjadi sulit diwujudkan.
“Saya melihat Dishub sudah bekerja maksimal. Tapi apa daya, anggaran yang tersedia sangat kecil. Ini bukan soal kinerja, tapi soal keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Abdulloh menyerukan agar pemerintah daerah secara kolektif memperjuangkan peningkatan anggaran infrastruktur, bukan hanya di sektor transportasi, tetapi juga elektrifikasi pedesaan. Dirinya menilai meski Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengalokasikan Rp3 triliun untuk elektrifikasi, kebutuhan dasar masyarakat Kaltim masih jauh dari cukup.
“Banyak daerah tertinggal di Kaltim masih hidup dalam gelap dan terisolasi. Infrastruktur kita belum merata dan ini harus jadi prioritas,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
