Pijar.asia | Samarinda – Program pendidikan gratis di Kalimantan Timur, atau yang dikenal dengan Gratispol, kini tengah menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, memperingatkan adanya potensi kegagalan program jika perencanaan anggaran tidak disusun secara matang.
Yenni menilai, lonjakan jumlah peserta dari tahun ke tahun merupakan risiko nyata yang bisa membebani keuangan daerah jika tidak diantisipasi sejak awal.
“Kalau sekarang jumlah penerima 100 orang, tahun depan bisa jadi 300. Tanpa perhitungan yang cermat, program ini bisa kewalahan bahkan terhenti,” kata Yenni saat ditemui.
Menurutnya, DPRD saat ini masih menunggu detail perhitungan kebutuhan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyebut transparansi dan kesiapan data menjadi kunci agar program berjalan sesuai sasaran.
Lebih jauh, politisi perempuan itu menegaskan, Gratispol bukan sekadar program bantuan biasa. Ia menyebutnya sebagai instrumen penting dalam membangun keadilan sosial dan membuka akses pendidikan bagi generasi muda, terutama dari kalangan menengah ke bawah.
“Pendidikan adalah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Kalau program ini gagal hanya karena salah hitung anggaran, itu kerugian besar bagi masa depan anak-anak Kaltim,” tegasnya.
Yenni pun memastikan DPRD Kaltim akan mengambil peran aktif dalam mengawal implementasi program ini.
“Pengawasan di mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan dan juga pengawasan ketat akan menjadi bagian penting untuk memastikan program benar-benar tepat sasaran,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
