Pijar.asia | Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat tuai sorotan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai implementasi program ini tidak bisa dilakukan secara seragam di seluruh daerah, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi berbeda seperti Kaltim.
Menurut Andi Satya, tingginya harga bahan pokok di Kaltim menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG. Dirinya menegaskan bahwa biaya yang dibutuhkan di daerah ini jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain, khususnya Pulau Jawa yang selama ini dijadikan acuan.
“Program ini sangat positif, tapi realitanya harga bahan pokok di Kaltim lebih mahal. Jadi, tidak bisa disamaratakan anggarannya,” ungkapnya.
Program MBG saat ini masih dalam tahap uji coba di sejumlah daerah. Namun, hasil awal menunjukkan bahwa pendekatan satu skema nasional kurang efektif. Andi menilai, tanpa penyesuaian, program ini berisiko tidak berjalan maksimal, apalagi jika dipaksakan mengikuti pola pusat.
“Eksekusinya harus menyesuaikan kondisi lapangan. Kalau hanya meniru konsep pusat, belum tentu bisa diterapkan dengan baik di sini,” tegas politisi muda tersebut.
Dirinya mendorong agar pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah dalam menyusun skema pelaksanaan program MBG. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat tergantung pada adaptasi kebijakan dengan kebutuhan dan tantangan lokal.
“Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh siswa bisa menerima manfaat. Jadi, pelaksanaan di daerah harus realistis, bukan sekadar formalitas kebijakan,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
