Pijar.asia | Samarinda – Fenomena mundurnya sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) usai menerima penempatan di wilayah terpencil kembali mendapat sorotan. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai kondisi ini menandakan krisis sumber daya manusia (SDM) lokal yang belum teratasi, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Menurut Ekti, pengunduran diri ASN yang tak bersedia ditempatkan di daerah perbatasan mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam. Bukan semata soal minat kerja, tetapi lemahnya kesiapan daerah dalam mencetak tenaga kerja lokal yang berkomitmen.
“Kalau terus-menerus mengandalkan ASN dari luar daerah, pasti akan sulit. Banyak dari mereka yang menolak karena medan berat dan fasilitas terbatas. Ini jadi tanda kita harus fokus membangun SDM lokal,” ungkapnya.
Mahakam Ulu, yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan sebagian besar wilayahnya masih sulit diakses, kerap menjadi daerah penempatan yang kurang diminati. Pemerintah pun terpaksa merekrut ASN dari luar daerah, meski risiko penolakan atau pengunduran diri tinggi.
Ekti menyatakan, solusi jangka panjang ada pada sektor pendidikan. Ia menekankan pentingnya penguatan pendidikan dasar hingga vokasi di Mahulu, agar ke depan posisi ASN dapat diisi oleh putra-putri daerah yang lebih siap dan memiliki ikatan emosional dengan tanah kelahiran mereka.
“Kalau yang membangun daerah adalah orang Mahulu sendiri, tentu komitmennya akan lebih kuat. Karena itu pendidikan di sana harus kita prioritaskan,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti bahwa profesi ASN seharusnya dipahami sebagai bentuk pengabdian, bukan sekadar pilihan karier yang nyaman.
“ASN itu punya sumpah. Bukan soal besar kecilnya gaji atau enaknya tempat kerja, tapi seberapa besar komitmen kita untuk membangun daerah,” tegas Ekti.
Dirinya pun mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk bersinergi mempercepat pemerataan pendidikan di kawasan 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) agar pembangunan tidak terus bergantung pada SDM luar yang belum tentu siap menghadapi tantangan wilayah. (MH/Adv/DPRDKaltim)
