Pijar.asia | Samarinda – Awan mendung menggantung di langit fiskal Kalimantan Timur. Provinsi yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional itu kini menghadapi tekanan anggaran serius. APBD 2026 Kaltim diproyeksikan anjlok dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun, menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut penurunan tersebut bukan hanya soal angka, tapi juga soal daya tahan fiskal daerah di tengah tuntutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Yang jadi masalah itu berkaitan dengan penurunan APBD 2026. Gubernur menyampaikan dana bagi hasil menurun, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Ini cukup signifikan,” ujarnya usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2025, Senin (5/5/2025).
Meski angkanya tampak besar, Hamas sapaan akrabnya, menegaskan bahwa dana Rp18 triliun itu tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah provinsi. Sebagian besar anggaran tersebut harus dibagi lagi untuk 10 kabupaten dan kota di Kaltim.
“Yang Rp18 triliun itu tidak dimiliki seluruhnya oleh APBD provinsi, karena terbagi lagi untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim,” ungkap politisi Partai Golkar itu.
Kondisi ini membuat ruang fiskal provinsi semakin terbatas, memaksa pemerintah daerah berpikir ulang soal prioritas, efisiensi, dan inovasi dalam penggunaan anggaran.
Menghadapi tekanan fiskal, DPRD Kaltim mendorong pemerintah untuk lebih adaptif dan kreatif. Salah satu langkah awal yang ditempuh: efisiensi operasional. Musrenbang yang biasanya digelar di luar kota, kini dilangsungkan langsung di Kantor Gubernur.
“Makanya setiap ada kegiatan kita upayakan efisiensi seperti hari ini. Biasanya Musrenbang diadakan di luar, sekarang dilaksanakan di kantor Gubernur,” jelasnya.
Langkah ini, meski sederhana, menjadi simbol perubahan pendekatan dalam tata kelola anggaran. Menurutnya, efisiensi harus meluas, mulai dari belanja pegawai hingga realokasi dana ke program strategis seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.
Penurunan DBH ini juga membuka perbincangan lebih besar yaitu sampai kapan daerah kaya sumber daya seperti Kaltim harus bergantung pada transfer pusat?
“Ini alarm bahwa kita tak bisa terus bergantung pada DBH. Kita harus dorong PAD, kelola potensi lokal, dan bangun kemandirian fiskal,” tukasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
