Pijar.asia | Samarinda – Pilar Jembatan Mahakam I kembali ditabrak oleh kapal pengangkut batu bara. Dalam tiga bulan terakhir, dua kapal besar menghantam bagian penting jembatan penghubung utama di Samarinda itu. Bukan hanya memicu kekhawatiran soal keselamatan, rentetan insiden ini juga membuka mata bahwa lalu lintas di Sungai Mahakam sedang tidak baik-baik saja.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, M. Husni Fahruddin, angkat bicara. Dirinya menilai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan lalu lintas sungai seperti KSOP maupun Pelindo tak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Padahal, kapal-kapal besar yang lalu-lalang di Mahakam kerap mengangkut hasil alam bernilai tinggi seperti batubara dan kayu.
“Ini sinyal bahwa tata kelola Sungai Mahakam benar-benar amburadul,” ujarnya.
Ironisnya, kata Ayub sapaan akrabnya, semua itu nyaris tak memberi kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Gak ada PAD yang didapat. Hasil alam diambil, alur sungai dikelola pusat. Kaltim dapat apa?” sorotnya.
Dirinya menilai, jika pengelolaan alur Sungai Mahakam diserahkan kepada pemerintah daerah, maka potensi PAD bisa meningkat drastis dan digunakan untuk percepatan pembangunan di Kaltim.
Karena itu, DPRD Kaltim tengah mendorong wacana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengatur tata kelola Sungai Mahakam yang lebih berpihak pada keselamatan warga dan kesejahteraan daerah. Langkah ini akan diiringi dengan pengajuan resmi ke Kementerian Perhubungan untuk merevisi kewenangan pengelolaan sungai.
“Kalau bisa dikelola daerah saja,” singkatnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
