Pijar.asia | Samarinda – Keputusan menutup lalu lintas air di bawah Jembatan Mahakam I usai insiden tabrakan kapal pada 28 April lalu memicu perdebatan di internal DPRD Kaltim. Alih-alih menjadi solusi, langkah itu dinilai bisa menjadi bumerang bagi stabilitas ekonomi daerah.
Komisi II DPRD Kaltim yang menggagas rapat dengar pendapat pasca-insiden merekomendasikan penutupan arus lalu lintas air demi alasan keselamatan. Namun suara berbeda datang dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, yang mengingatkan agar keputusan tersebut tidak sekadar menjadi respons instan yang berujung pada kerugian yang lebih besar.
“Keselamatan jelas penting, tapi jangan sampai keputusan yang kelihatan solutif justru memicu persoalan lain,” kata Reza saat ditemui.
Menurut politisi Gerindra ini, penutupan lalu lintas air adalah keputusan berat yang tak bisa ditetapkan sepihak oleh dewan, mengingat otoritas jembatan berada di tangan Kementerian PUPR, sementara lalu lintas air menjadi domain Kementerian Perhubungan.
Reza menegaskan bahwa dewan hanya memiliki fungsi pengawasan dan pengusulan, bukan sebagai pengambil keputusan final. Dirinya pun mengurai empat dampak besar jika kebijakan penutupan dilanjutkan tanpa kajian komprehensif:
- Terganggunya rantai distribusi logistik yang berpotensi memukul pasokan barang dan harga kebutuhan pokok.
- Menurunnya pendapatan negara dari sektor perairan yang selama ini memberikan kontribusi melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- Tersendatnya roda perekonomian ribuan warga yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi air.
- Merosotnya citra Indonesia sebagai negara maritim yang gagal menjamin kelancaran arus laut strategis.
Tak hanya mengkritisi aspek kebijakan, Reza juga menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menyebabkan tabrakan. Dirinya mendorong agar seluruh proses hukum berjalan tanpa kompromi.
“Kejar pelaku tabrakan. Bila perlu, cabut semua izin usaha terkait. Sita kapalnya. Jangan sampai masyarakat yang tidak salah malah jadi korban kebijakan yang reaktif,” tegasnya.
Sebagai kader partai pemerintah, dirinya menambahkan bahwa sikapnya selaras dengan garis komando partai yang mengutamakan stabilitas ekonomi dan perlindungan rakyat.
Insiden tabrakan yang merusak salah satu pilar Jembatan Mahakam I memang menyisakan banyak tanya, sejauh mana keamanan jembatan kini terjamin? Apakah lalu lintas darat dan air masih layak digunakan? Jawabannya menunggu hasil investigasi teknis dari pihak berwenang.
Sementara itu, dinamika di tubuh DPRD Kaltim mencerminkan satu hal yaitu keselamatan publik dan keberlangsungan ekonomi tak boleh dipertentangkan, keduanya harus dijaga dengan kebijakan yang cermat dan kolaboratif. (MH/Adv/DPRDKaltim)
