Pijar.asia | Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mulai terasa dampaknya di berbagai sektor, termasuk industri perhotelan. Meski demikian, DPRD Kaltim menegaskan bahwa program-program penting seperti beasiswa pendidikan tetap berjalan tanpa gangguan.
Pengurangan kegiatan pemerintahan yang biasa digelar di hotel kini menjadi pukulan tersendiri bagi pelaku usaha perhotelan. Agenda dinas yang biasanya memenuhi ruang-ruang pertemuan hotel kini jauh berkurang, seiring dengan komitmen pemerintah untuk menekan pengeluaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengingatkan bahwa efisiensi anggaran ini bukan kebijakan mendadak. Menurutnya, langkah tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Presiden dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara lebih sehat.
“Efisiensi ini sudah dituangkan dalam peraturan presiden, jadi suka tidak suka kita harus hadapi. Kita juga sudah pernah melalui masa-masa sulit seperti pandemi Covid-19,” ujar Fuad kepada wartawan.
Di tengah kekhawatiran masyarakat akan dampak kebijakan tersebut, terutama terkait program pendidikan seperti beasiswa dan KIP-K, Fuad menegaskan tidak ada pemangkasan untuk sektor tersebut. Dirinya memastikan bahwa hak masyarakat atas pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah.
“Itu yang perlu kita luruskan. Beasiswa dan program seperti KIP-K tetap berjalan. Jangan sampai ada disinformasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Fuad juga memberikan semangat bagi sektor perhotelan untuk tetap bertahan dengan mengoptimalkan potensi kegiatan lokal. Dirinya menyarankan agar instansi dan komunitas lebih banyak menggelar acara internal di hotel-hotel dalam daerah, demi mendukung perputaran ekonomi lokal.
“Kami di DPRD Kaltim, kalau ada kegiatan internal, tetap memanfaatkan fasilitas hotel daerah. Ini justru mengurangi biaya sekaligus membantu perekonomian setempat,” tutup Fuad.
Meski menghadapi tantangan baru, sektor perhotelan diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi pasar. Sementara itu, DPRD Kaltim mengajak semua pihak untuk memahami konteks kebijakan efisiensi ini secara lebih utuh, demi kelangsungan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. (MH/Adv/DPRDKaltim)
