Pijar.asia | Samarinda – Isu Upah Minimum Regional (UMR) dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Riduan, bergerak cepat menyiapkan berbagai upaya untuk memastikan ketertiban dan keberpihakan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
Dirinya menegaskan bahwa DPRD Kaltim tengah melakukan verifikasi dan identifikasi data UMR di berbagai daerah di Kaltim. Proses ini dilakukan dengan melibatkan lintas komisi, mengingat persoalan ketenagakerjaan dinilai tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.
“Terkait UMR, kami fokus mengumpulkan data yang valid dan membangun koordinasi antarkomisi. Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerja di Kaltim,” ujar Agusriansyah dalam keterangannya.
Tak berhenti di situ, DPRD Kaltim juga mulai melirik optimalisasi penggunaan dana CSR yang selama ini, menurutnya, sebagian besar sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Padahal, lanjutnya, semangat utama dari CSR adalah menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara langsung. Untuk itu, Komisi IV berencana melakukan kajian ulang terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang CSR.
“Kami ingin menggeser fokus CSR, agar setidaknya 70 persen dana tersebut bisa diarahkan ke bidang pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Ini akan jauh lebih terasa manfaatnya untuk masyarakat,” tegas politisi muda tersebut.
Langkah-langkah konkret yang dilakukan DPRD Kaltim ini diharapkan mampu membawa perubahan nyata, tidak hanya dalam peningkatan kesejahteraan pekerja melalui UMR yang layak, tetapi juga dalam mendorong peran aktif perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim melalui CSR yang lebih tepat sasaran. (MH/Adv/DPRDKaltim)
