Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong kemajuan sektor pertanian dan peternakan sebagai bagian dari realisasi visi Kukar Idaman.
Melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Pemkab Kukar menetapkan peningkatan sarana dan prasarana sebagai prioritas pembangunan di tahun anggaran 2025.
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, mengungkapkan bahwa dari total anggaran sebesar Rp216 miliar, sekitar Rp180 miliar dialokasikan khusus untuk mendukung sektor pertanian. Anggaran tersebut difokuskan pada pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan infrastruktur, pelatihan penyuluhan, serta pemberian subsidi langsung bagi para petani dan peternak.
“Langkah ini menjadi upaya nyata untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat modernisasi di sektor pertanian dan peternakan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan petani kita,” jelas Taufik dalam kegiatan penyerahan bantuan pertanian, Sabtu (12/4/2025).
Taufik menjelaskan, seluruh program yang dijalankan mengacu pada hasil penjaringan aspirasi dari berbagai pihak, mulai dari kelompok tani, forum musrenbang, kunjungan kepala daerah, hingga pokok pikiran DPRD. Setiap usulan kemudian dikaji untuk menentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Untuk sektor peternakan, ia mengakui masih ada tantangan dalam pemenuhan daging sapi. Kukar masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi. Meski begitu, produksi daging ayam dan telur sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.
“Kami sedang mendorong peningkatan populasi sapi lokal melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam waktu dekat, akan ada pengadaan tambahan sapi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban,” jelasnya.
Selain itu, Distanak juga memberi perhatian pada subsektor hortikultura. Beberapa kecamatan seperti Tenggarong Seberang, Samboja, Kota Bangun, Tenggarong, dan Sebulu kini telah tumbuh sebagai sentra sayur-mayur yang menopang kebutuhan Kalimantan Timur.
“Setiap anggaran yang digelontorkan harus memberikan manfaat yang nyata. Prinsip kami jelas anggaran publik harus kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan,” tutup Taufik. (Adv)
