Pijar.asia | Samarinda – Ketimpangan fasilitas di sekolah negeri dan potensi kisruh tahunan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali mencuat ke permukaan. Sorotan tajam datang dari Komisi IV DPRD Kaltim yang menyebut kondisi ini sebagai ancaman serius bagi kualitas pendidikan di daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menilai dua persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sepele. Dirinya mendesak Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah korektif demi menjamin akses pendidikan yang adil dan bermutu bagi seluruh warga Kaltim.
“Fasilitas sekolah kita masih sangat minim. Ini bukan hanya soal meja dan kursi, tapi juga menyangkut kualitas pendidikan secara menyeluruh. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan terus menghambat proses belajar siswa di Kaltim,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mendorong koordinasi lintas sektor guna menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi sekolah negeri. Menurutnya, pemenuhan fasilitas bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan yang layak bagi seluruh anak bangsa.
Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti PPDB yang kerap menuai polemik setiap tahunnya. Menurutnya, regulasi yang lemah dan kurang transparan justru membuka celah keresahan di kalangan masyarakat.
“PPDB ini seharusnya menjadi momen bahagia bagi para orang tua dan siswa. Tapi kenyataannya, setiap tahun selalu ada masalah. Kami minta aturan dibuat dengan matang, adil, dan mudah dipahami. Jangan sampai sistem pendidikan kita malah menimbulkan kekacauan,” tegasnya.
Terakhir, dirinya menegaskan bahwa pendidikan merupakan amanat undang-undang yang wajib dijalankan secara maksimal. Dirinya memastikan DPRD tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal agar hak-hak pendidikan masyarakat Kaltim terpenuhi secara adil dan merata. (MH/Adv/DPRDKaltim)
