Pijar.asia | Samarinda – Polemik tahunan seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali jadi sorotan. Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (21/4/2025), membahas strategi dan persiapan jelang PPDB jenjang SMA dan SMK negeri tahun ajaran 2025/2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, yang memimpin langsung rapat tersebut, menegaskan perlunya langkah konkret dalam mengatasi ketimpangan daya tampung sekolah, khususnya di Balikpapan dan Samarinda. Dirinya menyebut, setiap tahun dua kota ini selalu dilanda polemik saat PPDB digelar.
“Di Balikpapan, hanya sekitar 51 persen calon siswa yang bisa tertampung di sekolah negeri. Bahkan, ada kecamatan seperti Balikpapan Tengah yang sama sekali belum punya SMA atau SMK,” tegas H. Baba.
Dirinya mengungkapkan, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) menjadi solusi yang kini tengah direncanakan pemerintah provinsi. Pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi dan menjawab kebutuhan pendidikan yang terus meningkat.
Berbeda dengan Balikpapan, Samarinda menghadapi persoalan lain. Di ibu kota provinsi ini, daya tampung sekolah sejatinya cukup, namun masyarakat cenderung hanya mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah unggulan.
“Masalahnya bukan pada kapasitas, tapi pada persepsi kualitas. Masyarakat berlomba-lomba ke sekolah favorit, sementara sekolah lain kurang diminati. Pemerataan mutu pendidikan menjadi kunci agar distribusi siswa lebih merata,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, H. Baba juga menyinggung peran pesantren dalam dunia pendidikan di Kaltim. Meski berada di bawah Kementerian Agama, menurutnya pesantren tetap bagian dari ekosistem pendidikan daerah yang tak boleh diabaikan.
“Selama mereka berkontribusi mendidik generasi muda Kaltim, kita wajib ikut memikirkan kebutuhan mereka,” tandasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
