Pijar.asia | Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim tak ingin hanya jadi penonton dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di bawah komando Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, menagih komitmen dan kinerja dari sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“BUMD harus berkontribusi nyata. Tidak hanya berdiri sebagai entitas bisnis, tapi juga harus menjadi penopang PAD,” ungkapnya.
Dua perusahaan daerah PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dan PT Migas Mandiri Pratama (MMP). Keduanya diminta memaparkan strategi dan langkah konkret untuk memaksimalkan potensi usaha. Sejumlah sektor baru mulai digarap mulai dari pengelolaan gas, limbah, LPG, hingga potensi sumur minyak.
Menurutnya sektor-sektor tersebut telah diklasifikasikan berdasarkan prioritas dan akan menjadi fokus kajian mendalam sebelum dieksekusi.
“Kita ingin usaha yang tidak hanya menjanjikan di atas kertas, tapi benar-benar memberi dampak pada pemasukan daerah,” jelasnya.
Langkah DPRD ini bukan sekadar evaluasi biasa. Lebih dari itu, ini adalah upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap BUMD di Kaltim tidak hanya hidup tapi juga produktif. Pasalnya, keuntungan yang diperoleh BUMD tak hanya untuk mereka sendiri, tapi juga akan kembali ke daerah dalam bentuk dividen.
Tak berhenti di dua perusahaan, Komisi II juga menjadwalkan pemanggilan beberapa BUMD lainnya, termasuk Bank Kaltimtara, Perusda Melati Bakti Satya, PT Asuransi Bangun Askrida dan PT Ketenagalistrikan Kaltim.
Langkah ini diambil demi satu tujuan yakni memastikan bahwa potensi PAD benar-benar terserap maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. (MH/Adv/DPRDKaltim)
