Pijar.asia | Samarinda – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi perbaikan infrastruktur medis di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang sekaligus dokter, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan mulai dari daerah perkotaan hingga pelosok terpencil provinsi.
“Program ini menjadi kesempatan kita untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan yang masih tertinggal,” kata Andi Satya saat ditemui.
Dirinya menyoroti masih lebarnya kesenjangan fasilitas kesehatan antara kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda dengan daerah-daerah pelosok seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Dirinya berharap dengan adanya program PKG, akses dan kualitas pemeriksaan kesehatan dapat merata di seluruh Kalimantan Timur.
“Harapannya, masyarakat di daerah terpencil bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang sama baiknya dengan yang ada di Samarinda dan Balikpapan,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar itu juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap krisis tenaga medis di Kaltim. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, provinsi ini masih kekurangan sekitar 2.000 dokter. Masalah distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata memperburuk situasi, di mana mayoritas dokter terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
“Ini menjadi tantangan besar. Bagaimana caranya kita memenuhi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya, terutama di daerah yang sulit dijangkau,” ujar legislator yang juga berlatar belakang dokter itu.
Dirinya mendorong Dinas Kesehatan Kaltim untuk segera merumuskan strategi konkret dalam mengatasi defisit tenaga medis. Menurutnya, mengandalkan lulusan dari dua fakultas kedokteran yang ada di Samarinda Universitas Mulawarman dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan dalam waktu dekat.
“Kalau hanya mengandalkan dua fakultas itu, kita butuh waktu 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan 2.000 dokter,” terangnya.
Sebagai solusi, dirinya mendorong program beasiswa kedokteran bagi putra daerah serta penempatan dokter berbasis zonasi agar distribusi tenaga medis lebih merata. (MH/Adv/DPRDKaltim)
