Pijar.asia | Samarinda – Insiden tabrakan kapal tongkang pengangkut kayu ke Jembatan Sungai Mahakam yang terjadi baru2 ini kembali menggemparkan warga Kalimantan Timur. Kejadian ini bukan hanya menimbulkan kekhawatiran soal keamanan jembatan, tapi juga memicu desakan pencopotan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Banyak pihak menilai KSOP telah lalai dalam mengatur lalu lintas sungai hingga insiden serupa terus berulang. Bahkan, data mencatat bahwa Jembatan Mahakam telah ditabrak sebanyak 22 kali.
“Ini bukan yang pertama, sudah 22 kali. Tapi sampai sekarang belum ada solusi jelas dari pihak berwenang,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.
Menurut Reza, pencopotan Kepala KSOP bukanlah wewenang daerah. “Itu kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya. Meski demikian, ia mendesak agar ada langkah konkret untuk mencegah insiden serupa, mengingat vitalnya Jembatan Mahakam sebagai jalur penghubung utama warga Samarinda dan sekitarnya.
Sementara itu, pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menyatakan bahwa jembatan masih aman untuk digunakan. Namun, rekaman CCTV menunjukkan jembatan sempat bergoyang saat kapal menabrak, meski sudah dilindungi fender.
“Fender sudah terpasang, tapi dampaknya tetap besar. Bisa dibayangkan kalau pelindung itu tidak ada, potensi kerusakan bisa jauh lebih parah, bahkan bisa berujung tragedi seperti runtuhnya Jembatan Kukar dulu,” jelas seorang pejabat BBPJN.
Menanggapi situasi ini, Reza menyarankan agar pemerintah daerah, Perusda, PELINDO, dan KSOP segera duduk bersama merumuskan regulasi baru. Ia juga mendorong pemasangan teknologi seperti sensor navigasi atau CCTV tambahan guna memantau lalu lintas kapal secara real-time.
“Sudah saatnya kita punya sistem pengawasan sungai yang modern. Jangan sampai kita terus mengulang kesalahan yang sama,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
