Pijar.asia | Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim akan tetap berjalan objektif dan profesional, meskipun Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, merupakan saudara kandungnya.
Dirinya yang akrab disapa Hamas, mengatakan bahwa DPRD Kaltim akan terus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah diamanatkan, terutama dalam bidang pengawasan dan penganggaran.
“Biasalah ajalah, DPR sebagai pengawas kan. Tupoksi kami ya pendelegasian pengawasan dan penganggaran, itu kami laksanakan,” ujarnya kepada awak media.
Dirinya juga menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan di DPRD dilakukan secara musyawarah, melalui mekanisme kolektif kolegial. Hal ini memastikan tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak atau demi kepentingan pribadi, termasuk jika berkaitan dengan pengawasan terhadap pemprov.
“Di DPR itu kolektif kolegial. Bukan berarti kemampuan pimpinan harus dominan. Kalau satu dari lima puluh lima anggota tidak setuju, maka tidak bisa dijalankan,” jelas Hamas.
Menurutnya, sistem kolektif kolegial ini menjadi landasan utama kerja DPRD, sehingga posisi pimpinan DPRD tidak bersifat otoriter.
“Makanya disebut pimpinan, bukan kepala atau ketua. Karena semua dijalankan bersama,” sambungnya.
Di akhir pernyataannya, Hamas menyampaikan harapannya agar sinergi dan kemitraan strategis antara DPRD dengan seluruh instansi dapat terus terjalin, guna mempercepat pembangunan dan kemajuan Kalimantan Timur. (MH/Adv/DPRDKaltim)
