Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) telah menetapkan anggaran sebesar Rp62,4 miliar untuk mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Anggaran ini dikukuhkan melalui penandatanganan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Kukar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar.
Selain itu, alokasi dana juga diperuntukkan bagi institusi keamanan seperti Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim 0906/Kukar, serta Kodim 0908/Bontang guna memperkuat pengamanan selama PSU berlangsung.
Dalam acara yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa dukungan anggaran ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam menyukseskan PSU yang transparan dan berkualitas.
“Pendanaan PSU menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sementara penyelenggaraannya tetap berada di bawah kewenangan KPU dan Bawaslu. Kami memastikan bahwa anggaran ini akan dikelola secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Edi dalam keterangannya kepada awak media, pada Sabtu (22/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa dana PSU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar, yang dialokasikan melalui efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Hal ini dilakukan agar pelaksanaan PSU tidak mengganggu program prioritas pembangunan daerah.
Kemudian, Edi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan dalam memastikan jalannya PSU tanpa hambatan. Dengan dukungan yang optimal, seluruh tahapan diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Selain memastikan aspek teknis dan keamanan, Edi juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam PSU dengan penuh kesadaran. Menurutnya, partisipasi pemilih sangat penting dalam menjaga legitimasi hasil Pilkada 2025.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kukar untuk menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab serta menjaga situasi tetap kondusif. Dengan kerja sama dari semua pihak, kita dapat mewujudkan PSU yang aman, tertib, dan demokratis,” tutupnya. (Adv)
