Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) memiliki peran strategis dalam mengelola Participating Interest (PI) di sektor minyak dan gas (migas).
Hal ini disampaikannya saat mengunjungi kantor MGRM pada Sabtu (15/3/2025).
Dalam kunjungannya, Edi mengapresiasi upaya MGRM yang terus berkembang sebagai BUMD yang mengelola sektor energi di Kukar.
Menurutnya, kebijakan pemerintah telah memberikan ruang bagi BUMD untuk terlibat dalam industri migas. MGRM, sebagai perusahaan daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah ini dan memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat.
“MGRM bukan hanya menjalankan kebijakan PI, tetapi juga mengembangkan rencana bisnis yang produktif dan saling menguntungkan,” ujarnya.
Ia berharap keberadaan MGRM dapat memperkuat perekonomian daerah serta membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Saat ini, MGRM bekerja sama dengan dua perusahaan migas dalam pengelolaan PI. Edi menegaskan bahwa landasan administrasi kerja sama ini sudah jelas. Namun, ia mengingatkan bahwa yang lebih penting adalah komitmen dari semua pihak agar program ini berjalan sesuai harapan.
Selain di sektor migas, MGRM juga menjalankan berbagai usaha lain. Salah satunya adalah penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di beberapa wilayah.
“SPBN saat ini sedang dalam proses di Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu. Ini akan sangat membantu nelayan dalam mendapatkan BBM dengan harga yang lebih terjangkau,” jelasnya.
Selain itu, MGRM juga mengelola distribusi gas elpiji 3 kg untuk masyarakat. Dalam arahannya, Edi meminta jajaran MGRM untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa kepercayaan adalah kunci utama keberhasilan dalam pengelolaan PI dan bisnis lainnya.
“Kepercayaan itu modal utama. Tanpa kepercayaan, kerja sama ini tidak akan berjalan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam BUMD ini bisa mengutamakan profesionalisme dalam bekerja.
Sebagai penutup, Edi juga menegaskan larangan adanya kepentingan pribadi dalam kegiatan BUMD. Ia menekankan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat menjadi tanda awal kegagalan sebuah proyek.
“Jangan ada kepentingan pribadi di dalamnya. Kalau itu terjadi, itu tanda-tanda kegagalan,” pungkasnya. (Adv)
