Pijar.asia | Samarinda – Praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang marak di Samarinda semakin memperburuk kelangkaan BBM di kota tersebut.
Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyebutkan bahwa distribusi BBM yang tidak merata dan antrean panjang di SPBU menjadi dampak utama dari fenomena ilegal ini. Fuad mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk menghentikan praktik yang meresahkan masyarakat ini.
Menurut Fuad, praktik ilegal ini telah menyebabkan stok BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) cepat habis, memperparah antrean panjang yang sudah terasa di kalangan masyarakat.
“Pedagang BBM eceran ini sangat meresahkan. Mereka memperjualbelikan BBM secara tidak sah, yang membuat distribusi jadi terganggu. Hal ini harus segera dihentikan,” tegas Fuad kepada awak media.
Masalah lain yang turut memperburuk kondisi ini, menurut Fuad, adalah masih banyaknya pembeli yang tidak mematuhi aturan pembelian BBM, seperti melebihi batas kuota yang ditetapkan. Ditambah lagi dengan adanya kolusi antara beberapa operator SPBU dan pembeli yang menawarkan imbalan untuk memperoleh BBM dalam jumlah yang lebih besar.
“Akibatnya, stok BBM di SPBU habis lebih cepat dan masyarakat yang membutuhkan terpaksa mengantri berjam-jam,” jelasnya.
Selain itu, Fuad juga menyoroti dampak serius yang ditimbulkan oleh praktik penjualan BBM eceran ini terhadap keselamatan. Banyak pedagang yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti penyimpanan BBM yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini, kata Fuad, meningkatkan risiko kebakaran yang bisa mengancam keselamatan warga sekitar.
“Kondisi ini sangat berbahaya. Jika terus dibiarkan, bisa menimbulkan bencana yang tak terduga. Keamanan warga harus menjadi prioritas utama,” ujar Fuad dengan tegas.
Oleh karena itu, Fuad mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat pengawasan terhadap praktik penjualan BBM eceran. Dirinya juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memastikan distribusi BBM kembali lancar dan masyarakat tidak lagi merasakan kelangkaan yang semakin parah.
“Pemerintah harus bertindak lebih tegas terhadap pedagang BBM eceran yang tidak memenuhi standar. Ini demi keselamatan warga dan kelancaran distribusi BBM,” tutupnya. (Hsn/Adv/DPRDKaltim)
