AdvertorialDPRD Kaltim

Isu Infrastruktur, UMKM dan Pendidikan di Kutim Jadi Sorotan DPRD Kaltim

×

Isu Infrastruktur, UMKM dan Pendidikan di Kutim Jadi Sorotan DPRD Kaltim

Sebarkan artikel ini
Sulasih, Anggota DPRD Kaltim. (Foto: Ist)

Pijar.asia | Samarinda – Isu mengenai buruknya infrastruktur, kurangnya dukungan terhadap UMKM, dan rendahnya kualitas pendidikan di daerah pelosok Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses yang digelar beberapa waktu lalu oleh Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Sulasih.

Dalam kunjungannya ke 13 titik di enam kecamatan, masyarakat mengungkapkan berbagai permasalahan yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Sulasih mengungkapkan bahwa antusiasme warga dalam berdialog sangat tinggi. Berbagai persoalan mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal mencuat dalam setiap pertemuan.

“Usulan masyarakat beragam, mulai dari kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, kualitas pendidikan, hingga program-program UMKM yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Salah satu isu utama yang disorot Sulasih adalah potensi besar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah pemilihannya, terutama para ibu-ibu yang berusaha mandiri secara ekonomi. Namun, ia menilai dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM di daerah terpencil masih sangat minim.

“Ibu-ibu pelaku UMKM di Dapil saya punya semangat luar biasa. Mereka ingin mandiri secara ekonomi, namun dukungan pemerintah masih belum maksimal. Ini yang harus kita dorong agar mereka bisa berkembang,” jelasnya.

Selain itu, Sulasih juga menyoroti masalah mendasar lainnya, terutama terkait kondisi infrastruktur dan pendidikan di daerah-daerah pelosok Kutim. “Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kutim masih membutuhkan perhatian lebih. Banyak daerah yang sulit dijangkau, dan itu harus menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.

Sulasih juga menemukan persoalan administratif yang cukup pelik, seperti status desa di Kecamatan Bengalon yang sudah berusia 15 tahun, namun hingga kini belum menjadi desa definitif. Ia menegaskan bahwa hal ini harus segera diselesaikan agar masyarakat tidak merasa bingung dengan status desa mereka.

Komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kutim di parlemen menjadi tekad Sulasih. Ia berjanji akan mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih fokus pada pembangunan di wilayah-wilayah terpencil, serta memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan UMKM, peningkatan infrastruktur, dan perbaikan kualitas pendidikan di Kutim.

“Saya akan memastikan segala aspirasi masyarakat ini dibahas bersama rekan-rekan di DPRD Kaltim, dan mendorong Pemprov Kaltim untuk memberikan perhatian lebih pada wilayah-wilayah yang membutuhkan,” pungkasnya. (Hsn/Adv/DPRDKaltim)