Pijar.asia | Samarinda – Pengurangan anggaran Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) memicu polemik di berbagai pihak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu anggota dewan merespon hal tersebut.
Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa dirinya akan meminta penjelasan terkait kebijakan tersebut. Fuad berkomitmen untuk mengawal anggaran pendidikan ini meskipun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk.
“Saya akan mencoba memperjuangkan itu. Pendidikan itu penting dan seharusnya tidak boleh dikurangi tanpa alasan yang mendesak,” ujar Fuad.
Fuad menyampaikan bahwa pengurangan anggaran BKT dapat berdampak negatif terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur. Menurutnya, berkurangnya jumlah penerima beasiswa akan mempengaruhi indikator kemajuan daerah, mengingat pendidikan adalah salah satu aspek kunci dalam membangun SDM yang berkualitas.
“Jika SDM tidak diperkuat, bagaimana kita bisa memajukan daerah? SDM adalah indikator utama kemajuan daerah,” jelas Fuad.
Untuk diketahui, anggaran BKT tahun ini hanya sekitar 40 persen dari total anggaran pada APBD Murni yang mencapai Rp200 miliar. Ditambah lagi dengan APBD Perubahan sebesar Rp20 miliar, total anggaran beasiswa masih berkisar di angka 46 persen dari tahun lalu.
Penurunan ini berdampak pada jumlah penerima beasiswa yang juga ikut berkurang. Hanya sekitar 47 ribu mahasiswa yang akan menerima beasiswa, dengan prioritas diberikan kepada 20 ribu penerima dari keluarga kurang mampu.
“Beasiswa ini seharusnya tidak dikurangi karena menjadi sarana untuk membantu masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan,” ungkapnya.
Dengan komitmen ini, Fuad berharap agar kebijakan anggaran dapat ditinjau kembali mengingat pentingnya investasi di sektor pendidikan untuk masa depan Kaltim yang lebih baik. (Hsn/Adv/DPRDKaltim)
