Pijar.asia | Samarinda – Persoalan distribusi pupuk subsidi yang terus menjadi keluhan petani mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Kaltim.
Anggota Komisi II, Guntur, menegaskan perlunya perbaikan sistem penyaluran agar bantuan pupuk tepat sasaran dan tidak menambah beban petani di lapangan.
Guntur menjelaskan bahwa meski keluhan petani sering disampaikan langsung kepada pemerintah daerah, kewenangan penyaluran pupuk subsidi sepenuhnya berada di pemerintah pusat.
“Masalah pupuk ini tidak pernah selesai, sementara penyelesaiannya bukan pada kewenangan provinsi,” ungkapnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Komisi II berencana memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait guna memperbaiki mekanisme pengawasan dan distribusi pupuk subsidi.
Ia juga mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi lokal dilibatkan sebagai penyalur resmi.
Menurutnya, kedekatan BUMDes dengan masyarakat membuat proses pendataan petani dan kebutuhan pupuk lebih mudah dan akurat.
“Dengan BUMDes yang turun langsung, distribusi bisa lebih tepat sasaran sekaligus memberi nilai tambah bagi desa,” kata Guntur.
Guntur menekankan bahwa pupuk subsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi petani, namun di lapangan masih ditemukan indikasi penyimpangan akibat lemahnya pengawasan. Pelibatan BUMDes diharapkan mampu menutup celah tersebut.
Ia menambahkan bahwa transparansi data dan pengawasan berkelanjutan harus diperkuat agar program pupuk subsidi benar-benar mendukung peningkatan produksi pertanian di Kaltim.
“Ini langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pupuk dan membantu petani kita,” tukasnya. (RD/Adv/DPRDKaltim)
