Pijar.asia | Samarinda – Penurunan APBD Kaltim dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun pada 2026 mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah penguatan pendapatan sejak dini.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai kondisi ini harus menjadi momentum untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menjelaskan bahwa Kukar masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam. Padahal, di luar sektor tersebut, terdapat peluang pajak lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
“Ketergantungan kita di Kukar masih besar pada SDA. Padahal ada potensi lain yang bisa menopang PAD,” ujarnya.
Husni menyoroti sektor pertambangan serta perusahaan besar yang beroperasi di Kukar sebagai sumber pajak yang belum tergali optimal, mulai dari pajak kendaraan operasional, alat berat, hingga pajak BBM.
“Perusahaan berbasis SDA pasti menggunakan banyak kendaraan dan alat berat, dan itu punya potensi pajak,” jelasnya.
Menurutnya, jika pemerintah provinsi dapat memaksimalkan potensi tersebut, hasilnya juga akan kembali didistribusikan ke kabupaten/kota. Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara pemprov dan pemerintah daerah.
“Pemkab harus ikut aktif menginventarisasi potensi pajak. Jangan hanya menunggu dari provinsi,” tegasnya.
Husni berharap optimalisasi pajak daerah serta kerja sama antarpemerintah menjadi strategi utama menjaga kondisi fiskal Kaltim di tengah turunnya APBD secara signifikan. (RD/Adv/DPRDKaltim)
