Pijar.asia | Samarinda – DPRD Kaltim menyoroti kecilnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas alur sungai di Kaltim.
Berdasarkan data KSOP, pendapatan dari sektor tersebut hanya mencapai sekitar Rp395 miliar per tahun, angka yang dianggap tidak sebanding dengan tingginya aktivitas logistik di Sungai Mahakam.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut Mahakam sebagai jalur penghubung utama pergerakan industri, mulai dari tongkang batu bara, minyak sawit, hingga distribusi kebutuhan industri lainnya. Namun, besarnya aktivitas tersebut belum tercermin pada kontribusi pendapatan.
“Mahakam itu urat nadi ekonomi Kaltim, tapi penerimaannya hanya Rp395 miliar. Itu jauh dari ideal,” ujarnya.
Menurut Ananda, optimalisasi alur sungai bisa menjadi salah satu cara memperkuat struktur keuangan daerah, terutama di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Kaltim tidak boleh terus mengandalkan dukungan pusat dalam pembiayaan pembangunan.
“Kalau pendapatan daerah meningkat, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa lebih terpenuhi, dan pembangunan infrastruktur bisa menjangkau kawasan yang lebih luas,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah strategis, termasuk memperkuat koordinasi dengan KSOP, Pelindo, dan Perusda MBS.
Menurutnya, potensi alur sungai tidak boleh hanya menjadi jalur lalu lintas industri, tetapi harus menghasilkan nilai tambah bagi daerah.
“Mahakam punya potensi besar. Jika tidak ada gebrakan baru, penerimaannya akan tetap segitu-segitu saja,” tukasnya. (RD/Adv/DPRDKaltim)
