Pijar.asia | Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa rencana penutupan alur Sungai Mahakam tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keputusan daerah.
Sebab, sungai tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan setiap kebijakan harus melalui koordinasi resmi.
“Kalau penutupannya sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, silakan. Tapi kalau daerah bertindak sendiri, itu tidak dibenarkan dan tentu kami menolak,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menyampaikan bahwa wacana pengelolaan sungai diserahkan ke daerah memang terbuka, namun prosesnya panjang dan membutuhkan persiapan mendalam.
Ia juga menyoroti pentingnya pengerukan Sungai Mahakam secara menyeluruh. Menurutnya, pengerukan tidak bisa hanya dilakukan di bagian hilir, melainkan harus dimulai dari hulu, termasuk di kawasan tambang dan saluran air, agar upaya pengurangan banjir bisa lebih efektif.
Hasanuddin menambahkan bahwa sejumlah infrastruktur penampungan air warisan masa kolonial sudah tidak optimal lagi.
Bahkan, penampungan yang dangkal dan kurang terawat membuat air mudah meluap ke permukiman saat musim hujan, apalagi ketika kondisi sungai dangkal dan air laut pasang.
Ia menekankan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk merumuskan solusi jangka panjang.
“Dengan koordinasi yang baik, kita berharap penanganan Sungai Mahakam dan persoalan banjir bisa dilakukan lebih efektif dan berkesinambungan,” tutupnya. (RD/Adv/DPRDKaltim)
