Pijar.asia | Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa dirinya belum menerima laporan lengkap terkait hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar masyarakat adat untuk menyuarakan penolakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
“RDP soal DBH yang melibatkan masyarakat adat itu saya tidak hadir karena sedang di luar kota. Jadi hasil resminya belum saya terima,” ujarnya.
Meski tidak mengikuti RDP, Hasanuddin menegaskan DPRD Kaltim tetap berkomitmen memperjuangkan revisi kebijakan pemotongan DBH.
Ia menyebut sejumlah langkah tengah disiapkan, mulai dari koordinasi lintas fraksi hingga memaksimalkan dukungan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Intinya semua sedang diperjuangkan agar pemotongan DBH tidak terjadi,” kata Hasanuddin.
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan pemangkasan DBH tidak hanya dirasakan Kaltim, tetapi seluruh daerah di Indonesia. Karena DBH merupakan kebijakan nasional, mempertahankan besaran sebelumnya tentu tidak mudah.
“Menurut saya pribadi, ini memang tidak sederhana karena kebijakannya berlaku nasional, bukan hanya untuk Kaltim,” jelasnya.
Di sisi lain, Hasanuddin menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin berat setelah dana transfer dari pusat turun hingga 71 persen. Penurunan drastis ini membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali kapasitas belanja tahunannya.
Hasanuddin menegaskan DPRD Kaltim akan terus mengawal upaya revisi DBH melalui jalur resmi, termasuk komunikasi dengan kementerian terkait.
“Kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Kita tunggu hasil akhirnya,” pungkasnya. (RD/Adv/DPRDKaltim)
