Pijar.asia | Samarinda – Ketegangan terkait penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025-2028 kembali mengemuka.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan ketidaksetujuan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang diumumkan DPRD Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, tidak menampik adanya persoalan koordinasi dalam proses seleksi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa PKB tidak dapat berpartisipasi penuh karena Ketua Komisi 1 yang berasal dari fraksi tersebut sedang mengalami sakit dalam jangka waktu lama.
“Ketua Komisi 1 sudah hampir lima bulan tidak bisa hadir karena sakit. Jadi saat proses seleksi berlangsung, PKB tidak memiliki keterwakilan,” kata Hamas sapaan akrabnya.
Walaupun tahapan penilaian tetap berjalan, DPRD memahami alasan keberatan PKB yang menilai mereka tidak diberi ruang dalam proses penentuan, terlebih karena metode seleksi menggunakan sistem penilaian skor.
Hamas menegaskan bahwa mekanisme seleksi berlangsung terbuka, namun ketiadaan perwakilan PKB membuat fraksi tersebut merasa terabaikan dalam pengambilan keputusan.
Terkait permintaan PKB untuk membatalkan hasil seleksi, Hamas menyampaikan bahwa evaluasi masih memungkinkan dilakukan.
“Kalau memang secara aturan memungkinkan untuk diperbaiki atau ditinjau ulang sesuai permintaan PKB, kita akan bahas dulu di Komisi 1,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian persoalan ini akan melibatkan seluruh fraksi di DPRD. Jika nantinya tidak ditemukan titik temu, jalur hukum tetap menjadi opsi.
Sebelumnya, tujuh nama yang dinyatakan lolos dituangkan dalam surat bernomor 03/UKK-KPID-Kaltim/XI/2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Uji Kelayakan, Agus Suwandy. Sementara tiga petahana yakni Adji Novita Wida Vantina, Dedy Pratama, dan Sabir Ibrahim ditempatkan sebagai calon cadangan. (RD/Adv/DPRDKaltim)
