Pijar.asia | Samarinda – Pendekatan langsung yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ke Kabupaten Berau dianggap sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan terpencil. Respons ini datang dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, yang menilai kunjungan kerja tersebut membawa dampak signifikan terhadap identifikasi masalah riil di lapangan.
“Kehadiran kepala daerah di lokasi langsung membuat kebijakan menjadi lebih tepat sasaran. Mereka bisa melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu persoalan krusial yang selama ini dihadapi warga pesisir, menurutnya, adalah keterbatasan akses infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Ia menyoroti urgensi pembangunan Jembatan GM di Sungai Pelawan yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat namun belum terealisasi.
“Akses warga selama ini hanya melalui jalan kebun sawit yang jauh dari layak. Jembatan ini akan menjadi solusi utama mobilitas masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya infrastruktur darat, persoalan kelistrikan juga menjadi perhatian. Syarifatul mengungkapkan bahwa hingga kini Pulau Kaniungan masih belum teraliri listrik. Ia mengapresiasi langkah cepat Gubernur yang langsung melakukan koordinasi dengan Telkomsel dan PLN saat menerima laporan dari kepala kampung.
“Ini menunjukkan bahwa kehadiran pemimpin di lapangan mempercepat pengambilan tindakan. Kita harapkan tindak lanjutnya bisa segera dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Di luar itu, Syarifatul turut menyoroti pembangunan Jembatan Nibung dan penyelesaian ruas-ruas jalan provinsi yang belum maksimal. Ia berharap proyek-proyek strategis ini bisa dirampungkan paling lambat akhir 2026, sesuai dengan rencana jangka menengah provinsi.
Ia pun mendorong pemerintah provinsi untuk terus aktif mengunjungi wilayah-wilayah lain di Berau, seperti Maratua, Derawan dan Kelay. Menurutnya, pola kerja yang berbasis pendekatan lapangan akan mempermudah sinkronisasi program dan memperkuat kepercayaan publik.
“Kalau kepala daerah hanya mengandalkan laporan tertulis, sering kali ada jarak antara masalah dan solusi. Tapi kalau langsung turun, keputusan bisa lebih cepat diambil,” tegas politisi perempuan tersebut.
Syarifatul juga mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung selama kunjungan tersebut. Menurutnya, sinergi antarpimpinan wilayah sangat krusial dalam menciptakan stabilitas sosial dan efektivitas pembangunan.
“Forum ini memperkuat kolaborasi lintas sektor. Idealnya, pola koordinasi seperti ini juga diturunkan hingga ke tingkat kecamatan agar dampaknya terasa lebih luas,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
