Pijar.asia | Samarinda – DPRD Kaltim menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-27 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (28/7/2025), dengan agenda pembahasan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Damayanti, menyatakan bahwa lembaganya telah mencermati secara serius pelaksanaan anggaran 2024, termasuk mencatat berbagai temuan yang menjadi dasar evaluasi. Salah satu sorotan utama adalah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp2,59 triliun.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa sejumlah program pemerintah tidak terlaksana secara optimal.
“Ini menjadi alarm bagi kita semua, bahwa perencanaan dan pelaksanaan program belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Damayanti.
Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga legislatif akan terus mendorong agar penggunaan anggaran di tahun-tahun mendatang benar-benar efektif, efisien dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Jangan sampai Silpa ini mencerminkan tertahannya hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang seharusnya mereka terima,” tegasnya.
Meski demikian, Damayanti tetap memberikan apresiasi terhadap pencapaian pemerintah dalam beberapa aspek, khususnya efisiensi anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, efisiensi yang terjadi karena kinerja yang baik patut didukung.
“Silpa yang bersumber dari efisiensi dan optimalisasi pendapatan jelas kami nilai positif. Tapi jika terjadi karena lemahnya pelaksanaan program, itu harus menjadi evaluasi mendalam,” jelasnya.
Rapat paripurna tersebut juga menjadi momentum bagi DPRD untuk menegaskan kembali pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan anggaran yang disusun dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. (MH/Adv/DPRDKaltim)
