Pijar.asia | Samarinda – Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) justru dihadapkan pada persoalan mendasar yakni krisis tenaga kesehatan. Sebanyak 4.000 posisi tenaga medis masih kosong, menyebabkan ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah pedalaman dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyebut situasi ini sebagai ironi pembangunan. Di satu sisi, Kaltim menjadi sorotan nasional sebagai daerah penyangga ibu kota baru, namun di sisi lain, warganya di pelosok masih kesulitan mendapatkan layanan medis dasar.
“Puskesmas di banyak daerah tidak bisa beroperasi maksimal karena tidak ada tenaga medis. Akibatnya, masyarakat harus berjalan jauh hanya untuk berobat,” ujar Andi Satya.
Sebagai langkah darurat, Andi mendorong penerapan layanan telemedicine untuk menjangkau daerah-daerah sulit akses. Menurutnya, perkembangan infrastruktur digital di Kaltim bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan dokter di kota dengan pasien di desa.
“Teknologi harus kita manfaatkan. Telemedis bisa jadi jembatan sementara sambil menunggu penambahan tenaga medis secara permanen,” jelasnya.
Namun, dirinya menekankan bahwa layanan digital hanyalah solusi antara. Jika tidak dibarengi dengan kebijakan jangka panjang, ketimpangan pelayanan akan terus terjadi.
Untuk jangka panjang, dirinya mengusulkan beasiswa kedokteran berbasis ikatan dinas, dengan kewajiban pengabdian di daerah asal. Skema ini dianggap mampu menjamin distribusi tenaga medis secara berkelanjutan dan merata.
“Anak-anak daerah harus didorong sekolah kedokteran, tapi dengan komitmen kembali mengabdi di kampung halamannya. Itu investasi SDM yang nyata,” tegasnya.
Dirinya juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan universitas. Kolaborasi ini, menurutnya, dapat mempercepat pengiriman tenaga kesehatan ke daerah-daerah yang mengalami kekosongan layanan.
“Kita tidak bisa jalan sendiri. Butuh sinergi dengan kampus, baik di Kaltim maupun luar daerah, agar bisa cetak tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan wilayah,” katanya.
Politikus muda itu mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada euforia pembangunan fisik semata. Dirinya menilai krisis tenaga kesehatan ini sebagai sinyal bahwa pembangunan manusia masih tertinggal dibanding proyek infrastruktur.
“Kita bangun jalan, gedung, dan pelabuhan, tapi lupa membangun SDM. Apa artinya ibu kota megah kalau rakyatnya tidak bisa ketemu dokter” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
