Pijar.asia | Samarinda – Harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk segera menikmati layanan kesehatan jantung terpadu masih tertunda. Gedung Layanan Jantung Terpadu milik RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang telah rampung secara fisik, belum bisa dioperasikan optimal akibat minimnya peralatan medis dan furnitur penunjang.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, menyampaikan keprihatinan terhadap mandeknya fungsi gedung tersebut. Dirinya menekankan pentingnya percepatan pengadaan peralatan agar pelayanan jantung yang dibutuhkan masyarakat luas dapat segera tersedia.
“Gedung jantung sudah ada, tapi belum bisa difungsikan karena alat-alat medisnya belum tersedia. Ini seharusnya jadi prioritas dalam APBD Perubahan 2025,” ujar H Baba.
Menurutnya, sebagian alat medis telah tersedia, namun belum bisa digunakan karena belum dilengkapi sarana pelengkap seperti meja, kursi, hingga unit-unit pendukung lain. Dirinya pun berharap agar pada tahun anggaran 2026, keseluruhan fasilitas sudah dapat digunakan secara menyeluruh.
Komisi IV mengusulkan agar dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kanujoso digunakan untuk menutup kekurangan anggaran pengadaan. Namun, rumah sakit menyatakan dana BLUD telah dialokasikan untuk kegiatan lain yang sudah berjalan.
“Kalau bisa memang pakai dana BLUD, tapi tadi disampaikan sudah terpakai untuk kebutuhan lain. Jadi kita dorong betul agar ini jadi perhatian dalam perubahan anggaran,” imbuhnya.
Ketidaktersediaan layanan jantung terpadu ini menjadi ironi, mengingat Kalimantan Timur terus mencatatkan peningkatan kasus penyakit jantung setiap tahunnya. Fasilitas tersebut seharusnya menjadi solusi strategis untuk mengurangi beban rujukan keluar daerah dan mempercepat penanganan pasien.
Komisi IV DPRD Kaltim pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah ini, guna memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan yang layak dan setara.
“Ini bukan sekadar bangunan, tapi soal nyawa manusia. Pemerintah daerah harus hadir dan serius menjawab kebutuhan dasar warganya,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
