Pijar.asia | Samarinda – Persoalan anak jalanan (anjal) di Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Di tengah derasnya arus urbanisasi dan pertumbuhan kota, kehadiran anak-anak di jalanan menjadi gambaran nyata lemahnya sistem perlindungan sosial yang terstruktur.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti bahwa selama ini upaya penanganan masih bersifat reaktif dan belum berbasis data. Dirinya menilai, tanpa sistem data sosial yang valid dan terintegrasi, kebijakan yang diambil rawan tidak tepat sasaran.
“Semua harus dimulai dari analisis publik, lalu dikorporasikan dalam kebijakan, dan dievaluasi secara terbuka. Kalau memang pemerintah sungguh-sungguh, maka datanya harus ada, analisisnya harus ada, dan hasilnya juga harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Agusriansyah dalam keterangannya.
Menurutnya, kendala dalam penganggaran kerap kali bukan karena kurangnya dana, melainkan lemahnya koordinasi lintas instansi dan ketiadaan sistem informasi sosial yang menyeluruh. Dirinya menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menyusun satu sistem terpadu bersama dinas terkait.
“Kalau masalah ini dianggap prioritas, seharusnya bisa diselesaikan secara anggaran. Hubungan pusat dan daerah juga mestinya sinkron dalam menangani isu ini,” imbuhnya.
Agusriansyah juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, dirinya menegaskan bahwa alokasi CSR sebaiknya difokuskan pada sektor sosial, bukan pembangunan fisik.
“CSR itu seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kalau infrastruktur bisa dibiayai lewat APBD atau dana alokasi khusus. Fokus sosial harus diperjelas,” tegasnya.
Dirinya mengusulkan agar formulasi kebijakan sosial dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan melibatkan lembaga riset independen. Hal ini dinilai penting untuk menghasilkan solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan.
“Setiap kebijakan sosial harus punya dasar analisis yang kuat. Kalau tidak, hanya akan menjadi tambal sulam yang tidak menyentuh inti masalah,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
