Pijar.asia | Samarinda – Kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan Kalimantan Timur kembali mencuat dalam agenda reses masa sidang II tahun 2025. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Husin Djufri, menegaskan pentingnya langkah cepat dan konkret dari Pemerintah Provinsi untuk mengatasi persoalan infrastruktur, lingkungan dan aksesibilitas di Pulau Maratua dan Derawan.
Selama hampir sepekan menggelar reses di daerah pemilihannya belum lama ini, dirinya menjumpai sejumlah keluhan mendasar dari warga. Mulai dari abrasi pantai yang semakin parah, keterbatasan jaringan komunikasi, hingga minimnya akses transportasi udara dan laut.
“Pulau Maratua dan Derawan memiliki nilai strategis sebagai kawasan pariwisata unggulan, tetapi hingga kini perhatian dari pemerintah masih minim. Jika tidak segera ditangani, kerusakan lingkungan seperti abrasi bisa berdampak jangka panjang, termasuk pada pasokan air bersih warga,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi pesisir yang terus terkikis ombak membutuhkan penanganan teknis, seperti pembangunan struktur penahan ombak dan perlindungan vegetasi pantai. Dirinya menilai upaya tersebut harus menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah, mengingat potensi kerugian yang bisa ditimbulkan.
Tak hanya itu, Husin juga menyoroti masalah keterisolasian digital di wilayah tersebut. Banyak titik di Pulau Maratua masih mengalami blank spot jaringan, yang turut menghambat aktivitas warga maupun sektor pariwisata.
“Komunikasi adalah kebutuhan dasar. Sulit membayangkan kawasan wisata kelas dunia yang tidak memiliki sinyal telepon dan internet yang stabil,” imbuhnya.
Selain masalah telekomunikasi, akses menuju pulau juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meski Maratua telah memiliki bandara, penerbangan ke wilayah tersebut masih minim dan dilayani oleh pesawat kecil dengan kapasitas terbatas. Dirinya mendorong pemerintah untuk mendorong maskapai besar membuka rute reguler ke Maratua.
“Kita butuh keterlibatan semua pihak agar transportasi udara dan laut mendapat dukungan, termasuk subsidi dari pemerintah. Pertumbuhan resort dan wisatawan akan meningkat jika akses ke sana mudah dan terjangkau,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menyinggung masalah banjir yang kian meresahkan masyarakat, khususnya di sekitar Sungai Kelay dan Sungai Segah. Dirinya menyebut pendangkalan sungai dan minimnya normalisasi sebagai penyebab utama yang belum ditangani maksimal.
Dirinya menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Pemprov Kaltim menyusun skema pembangunan yang terintegrasi dan berpihak pada wilayah yang selama ini belum tersentuh secara adil.
“Jangan hanya fokus ke daratan. Kawasan kepulauan juga bagian dari wajah Kalimantan Timur. Mereka butuh perhatian, bukan sekadar janji,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
