Pijar.asia | Samarinda – Kehadiran program pembiayaan pendidikan gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui kebijakan Gratispol menuai banyak apresiasi. Program ini terbukti meringankan beban banyak keluarga dalam membiayai pendidikan, termasuk untuk jenjang pendidikan tinggi seperti profesi dokter spesialis.
Namun, menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, program bantuan pemerintah seharusnya tidak membuat masyarakat melepaskan tanggung jawab utamanya terhadap pendidikan anak. Ia menilai pentingnya pemahaman bahwa peran orang tua tetap vital meski ada subsidi dari pemerintah.
“Gratispol itu bentuk bantuan, bukan pengganti tanggung jawab. Sebelum ada program ini pun banyak orang tua yang mampu membiayai pendidikan anaknya. Tapi sekarang malah ada kesan semuanya ingin gratis, padahal tidak begitu konsepnya,” kata Sarkowi.
Dirinya menyoroti sejumlah kasus, terutama di pendidikan kedokteran, di mana besaran biaya kuliah melebihi plafon subsidi Gratispol. Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, sangat wajar bila orang tua ikut menanggung selisih biaya.
“Kalau batas atas UKT lima juta, lalu UKT-nya enam juta, masa nambah satu juta saja tidak mau? Dulu sebelum ada Gratispol, mereka bayar penuh. Sekarang cuma selisih sedikit pun dipermasalahkan. Ini perlu penyadaran bahwa pemerintah hadir untuk meringankan, bukan mengambil alih seluruh beban,” ujarnya.
Sarkowi mengingatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara negara, keluarga dan institusi pendidikan. Tidak adil bila seluruh beban dialihkan kepada pemerintah, apalagi dalam situasi anggaran yang terbatas dan kebutuhan pembangunan yang meluas.
“Pemerintah sudah berkontribusi, perguruan tinggi pun menjalankan perannya. Maka orang tua juga seharusnya tidak menyerahkan sepenuhnya ke negara. Ini soal tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Dalam konteks Kaltim yang masih mengalami kekurangan tenaga medis, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan, Sarkowi mendorong agar rekrutmen dan pembiayaan pendidikan tenaga kesehatan dilakukan dengan prinsip gotong royong.
“Kalau pendidikan dokter tidak kita bangun bersama, maka kebutuhan di lapangan tidak akan terpenuhi. Pemerintah bisa memfasilitasi, tapi harus ada kesadaran dari keluarga dan mahasiswa bahwa keberhasilan pendidikan itu butuh komitmen semua pihak,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
