Pijar.asia | Samarinda – Lonjakan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kalimantan Timur kembali membuka tabir persoalan mendasar dalam sistem pelayanan kesehatan daerah. Selama Mei 2025, Dinas Kesehatan Provinsi mencatat 26 kasus kematian ibu, yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota, dengan konsentrasi tertinggi di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.
Wilayah dengan jumlah kasus terbanyak adalah Kutai Kartanegara (6 kasus) dan Samarinda (6 kasus), disusul Balikpapan (4 kasus), serta Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu yang masing-masing mencatat dua kasus. Fakta ini memunculkan kekhawatiran mengenai efektivitas sistem kesehatan lokal dalam menangani risiko-risiko kehamilan dan persalinan.
Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, tingginya AKI tak selalu berkorelasi dengan ketersediaan fasilitas atau tenaga medis. Dirinya menilai bahwa akar masalah justru terletak pada keterbatasan akses dan edukasi, terutama di wilayah pedesaan yang terpencil.
“Masalahnya bukan hanya soal kurangnya tenaga medis, karena faktanya sudah ada perawat dan bidan di banyak desa. Namun masih banyak masyarakat yang enggan atau tidak tahu pentingnya melahirkan dengan bantuan tenaga profesional,” ujarnya.
Dirinya mencontohkan kasus di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara, di mana seorang ibu melahirkan tanpa bantuan medis resmi padahal tenaga kesehatan tersedia. Peristiwa tersebut berujung pada kematian ibu akibat komplikasi yang seharusnya bisa dicegah.
Salehuddin menyebut persoalan ini sebagai tanda bahwa kebijakan kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten masih belum menyentuh aspek fundamental, yakni pembangunan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan formal.
“Edukasi belum merata. Warga di banyak tempat masih memilih dukun beranak karena dianggap lebih dekat dan dipercaya. Ini bukan salah mereka, tapi tugas kita untuk membenahi sistem penyuluhan dan komunikasi risiko,” jelasnya.
Kritik lain yang dilontarkan Salehuddin adalah lemahnya koordinasi lintas lembaga kesehatan. Ia menilai komunikasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota masih bersifat administratif, seperti pengumpulan data dan laporan rutin, tanpa langkah nyata yang berdampak.
“Harusnya koordinasi tidak hanya berhenti di angka-angka. Perlu langkah bersama yang konkret dan terstruktur agar semua daerah punya strategi pencegahan yang sinkron,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Salehuddin mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pelayanan dasar, khususnya yang menyangkut kesehatan ibu dan anak. Dirinya berharap pemerintah provinsi dapat merancang pendekatan baru yang lebih responsif terhadap kondisi sosial dan geografis masyarakat lokal.
“Jika tidak ada perubahan paradigma dan strategi, maka angka kematian ibu akan terus menjadi catatan kelam di tengah pembangunan yang terus digemborkan,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
