Pijar.asia | Samarinda – Kalimantan Timur dikenal sebagai provinsi kaya sumber daya alam, mulai dari tambang batu bara, minyak bumi, hingga perkebunan kelapa sawit. Namun, di balik kekayaan tersebut, terdapat persoalan serius yang menghantui masa depan generasi muda. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025, terdapat sekitar 30 ribu anak di Kaltim yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Ironisnya, angka tertinggi justru muncul dari daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi besar. Kutai Timur tercatat menyumbang sekitar 9 ribu anak yang tidak sekolah, disusul Kutai Kartanegara sebanyak 5 ribu anak dan ibu kota provinsi Samarinda dengan 4 ribu anak.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut persoalan utama yang menjadi penghambat adalah tingginya biaya hidup di daerah-daerah tersebut. Banyak keluarga, kata dia, terpaksa mengorbankan pendidikan anak demi bertahan hidup.
“Biaya pendidikan memang sudah ditanggung pemerintah lewat berbagai program. Tapi soal biaya hidup seperti transportasi dan akomodasi itu yang seringkali jadi beban berat keluarga,” jelas Darlis.
Untuk itu, DPRD Kaltim mendorong agar perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim ikut mengambil peran, khususnya melalui penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam bentuk beasiswa dan bantuan biaya hidup bagi pelajar.
“Kami minta perusahaan tidak hanya peduli pada lingkungan, tapi juga masa depan anak-anak di sekitar wilayah operasinya. CSR bisa dialokasikan untuk subsidi transportasi, uang makan, bahkan seragam sekolah,” tambahnya.
Darlis menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta agar anak-anak di Kaltim tidak lagi terhambat oleh masalah ekonomi dalam meraih pendidikan yang layak.
Menurutnya, tanpa dukungan nyata dari perusahaan, kemiskinan struktural di sektor pendidikan akan terus berlangsung. (MH/Adv/DPRDKaltim)
