Pijar.asia | Samarinda – Di tengah sorotan publik terhadap gaji guru di Sekolah Terpadu Loa Bakung yang mencapai Rp15 juta per bulan, ditambah tunjangan Rp5 juta, DPRD Kalimantan Timur menilai polemik ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik secara menyeluruh.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menekankan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak bisa hanya berfokus pada institusi pendidikan berstandar internasional. Menurutnya, masih banyak guru di sekolah negeri, terutama di daerah pinggiran dan terpencil, yang menghadapi keterlambatan insentif dan fasilitas yang minim.
“Wajar jika guru di sekolah dengan kurikulum internasional diberi kompensasi tinggi karena beban dan tuntutan kompetensinya berbeda. Tapi kita juga harus berpikir soal keadilan sosial. Masih banyak guru yang bekerja keras tanpa dukungan insentif yang layak,” ujarnya.
Darlis menilai ketimpangan kesejahteraan ini berpotensi menciptakan jurang sosial antarpendidik. Dirinya menyebut, guru di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur memiliki beban yang tidak kalah berat, namun justru sering luput dari perhatian.
“Kalau dilihat hanya dari besar gaji, kita kehilangan konteks. Di sisi lain, ada guru-guru yang hidup pas-pasan, bahkan belum menerima insentif berbulan-bulan. Ini bukan hanya masalah administratif, tapi soal keadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya mengingatkan bahwa isu ini harus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan insentif yang adil dan proporsional, bukan berdasarkan segmentasi sekolah.
“Kita mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Kesejahteraan guru harus diperlakukan sebagai kebutuhan sistemik, bukan privilese,” tambahnya.
Dirinya berharap, ke depan tidak ada lagi perbedaan yang mencolok antara guru di sekolah unggulan dengan mereka yang bertugas di lini terluar pendidikan. (MH/Adv/DPRDKaltim)
