Pijar.asia | Samarinda – Ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, kembali mencuat sebagai isu krusial dalam upaya pemerataan layanan dasar. Kapasitas sekolah negeri yang tidak sebanding dengan jumlah pendaftar menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi masyarakat.
Sorotan ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang menekankan bahwa lonjakan jumlah peserta didik yang mendaftar di sekolah negeri setiap tahun merupakan indikator kuat bahwa fasilitas pendidikan pemerintah masih menjadi tumpuan utama masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.
“Sekolah negeri tetap menjadi pilihan karena biaya yang relatif ringan dan fasilitas yang dianggap memadai. Tapi jika daya tampungnya tidak memadai, akan banyak siswa yang tertinggal,” ujar Sarkowi.
Kondisi geografis Kukar yang luas dan terdiri atas banyak kawasan terpencil semakin memperumit distribusi akses pendidikan. Sarkowi menegaskan pentingnya pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan sekolah, sehingga kebijakan tidak hanya berdasarkan kuantitas siswa, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Ia mencontohkan rencana pembangunan sekolah di wilayah Loa Tebu sebagai langkah yang dinilai tepat. Lokasi tersebut berada di titik strategis yang dapat menjangkau beberapa desa. Namun, tantangan utama justru terletak pada ketersediaan lahan.
“Masalah klasik kita saat membangun sekolah baru selalu soal lahan. Harus ada sinergi lintas pemerintah, dan kalau bisa masyarakat juga terlibat melalui skema hibah,” jelasnya.
Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan efek domino. Banyak siswa yang gagal masuk ke sekolah negeri akhirnya harus menunda sekolah hingga satu tahun. Sementara bagi keluarga kurang mampu, opsi sekolah swasta kerap tak terjangkau secara ekonomi.
“Ini bukan sekadar soal infrastruktur atau data statistik. Ini soal keadilan. Jangan sampai ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena tinggal jauh dari pusat kota,” tegasnya.
Karena itu, Sarkowi mendesak pemerintah daerah segera menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah. Peta ini diharapkan menjadi acuan utama dalam pembangunan sekolah baru, baik dari aspek lokasi maupun kapasitas.
“Kalau kita benar-benar ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka jaminan akses pendidikan yang adil dan merata harus jadi prioritas. Tidak boleh ada anak yang tertinggal karena sistem kita tidak siap,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
