Pijar.asia | Samarinda – Ketertinggalan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, kembali menegaskan tantangan serius dalam pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia. Minimnya fasilitas pendidikan menengah atas dinilai menjadi penghambat utama dalam mencetak sumber daya manusia unggul di kawasan strategis tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyoroti kondisi ini sebagai indikator nyata ketimpangan pembangunan antara pusat dan pinggiran. Dirinya menyebut, dengan hanya satu SMA Negeri berkapasitas 400 siswa di ibu kota kabupaten, Mahulu tidak memiliki cukup ruang untuk menampung seluruh kebutuhan pendidikan masyarakatnya.
“Ini bukan sekadar soal jumlah sekolah, tapi tentang akses terhadap hak dasar warga negara. Pendidikan adalah jembatan ke masa depan, dan Mahulu belum memiliki jembatan itu,” ujar Ekti dalam keterangannya.
Sebagai bentuk respons, DPRD Kaltim mendorong percepatan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru di Mahulu. Ekti menyatakan, dirinya telah menjalin komunikasi aktif dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kutai Barat–Mahulu untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut.
Menurutnya, SMK berperan strategis dalam mengembangkan potensi lokal dan menyiapkan generasi muda yang siap kerja. Namun ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah kejuruan tidak cukup hanya sekadar membangun gedung.
“Jurusan yang dirancang harus sesuai dengan karakteristik Mahuluentah itu bidang kehutanan, agribisnis, energi atau pariwisata alam. Relevansi dengan kebutuhan lapangan kerja itu penting, bukan hanya simbolik,” tegas legislator Partai Gerindra ini.
Saat ini, Mahulu hanya memiliki empat SMA Negeri secara keseluruhan. Dengan pertumbuhan penduduk usia sekolah setiap tahunnya, daya tampung sekolah semakin terbatas. Ini diperparah oleh tantangan geografis dan akses transportasi yang sulit dijangkau.
Ekti juga menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah kabupaten dalam menyukseskan pembangunan SMK, terutama dalam hal penyediaan lahan dan sinergi antarlembaga. Ia membandingkan dengan Kutai Barat yang menurutnya telah lebih maju dalam mengembangkan sekolah menengah dan program unggulan.
“Ketika satu daerah sudah bisa berpikir soal kualitas, Mahulu masih berjuang untuk kuantitas. Ketimpangan ini tak boleh terus dibiarkan. Ini soal keadilan pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ekti menyebut upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Timur dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Dirinya menekankan bahwa investasi di sektor pendidikan di daerah perbatasan merupakan kunci menciptakan masa depan yang setara bagi seluruh warga negara.
“Anak-anak di Mahulu berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama seperti mereka yang tinggal di perkotaan. Kalau kita abai, maka pembangunan hanya akan dinikmati segelintir,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
