Pijar.asia | Samarinda – Ketergantungan Kalimantan Timur pada sektor tambang dan migas kian menjadi perhatian di tengah perubahan tren global menuju energi hijau dan keberlanjutan. Perubahan ini menuntut langkah strategis pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai belum adanya roadmap konkret untuk mengembangkan ekonomi non-tambang berpotensi membuat Kaltim tertinggal dalam transisi global tersebut.
“Selama ini, ekonomi kita masih bergantung pada komoditas tambang yang sewaktu-waktu bisa anjlok. Dunia sudah berubah arah. Kalau kita tidak bersiap dari sekarang, maka kita hanya akan jadi penonton,” ujarnya.
Firnadi menyoroti lemahnya pengembangan sektor-sektor alternatif seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. Padahal, sektor-sektor tersebut dinilai mampu menyerap banyak tenaga kerja dan tahan terhadap fluktuasi ekonomi global.
Dirinya menyebutkan sejumlah komoditas lokal seperti kelapa, sawit, ikan air tawar dan sapi lokal sebenarnya memiliki potensi ekonomi besar. Namun hingga kini, pengolahan produk masih terbatas pada bahan mentah tanpa nilai tambah yang berarti.
“Persoalan kita ada di hilirisasi. Kita belum serius membangun industri pengolahan yang bisa menopang ekonomi jangka panjang,” tegasnya.
Firnadi menambahkan, penguatan ekonomi lokal tidak harus bergantung pada investasi skala besar. Menurutnya, pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis teknologi serta dukungan pasar justru lebih cepat memberi dampak langsung kepada masyarakat.
“Transformasi ekonomi bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya, kelapa dijadikan santan kemasan, ikan dijadikan produk beku, atau limbah sawit jadi energi. Yang penting, masyarakat dilibatkan dan mendapat nilai tambah,” katanya.
DPRD Kaltim, lanjut Firnadi, mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya responsif terhadap tren global, tetapi juga berpijak pada potensi lokal. Dirinya menekankan pentingnya sinergi antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.
Selain sebagai bentuk diversifikasi ekonomi, strategi ini disebutnya sebagai bagian dari persiapan menghadapi era pasca-migas dan batubara, serta menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang di daerah.
“Kita tidak bisa menunggu investor asing datang baru bergerak. Pemerintah harus proaktif membangun ekosistem industri lokal yang kuat, ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
